Sidak Gudang Tembakau, Bupati Pamekasan: Petani Harus Dilindungi
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mencium tembakau guna kualitas tembakau saat sidak gudang (santrinews.com/ubay)
Pamekasan – Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengambil langkah cepat menyikapi anjloknya harga jual tembakau pada musim panen tahun 2020 ini. Diantaranya dengan melakukan pengawasan ke sejumlah gudang tembakau.
Bersama Kapolres dan Dandim, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua pabrikan tembakau, yakni PT Djarum dan Gudang PT Alliance One Indonesia (AOI), di Jalan Raya Nyalaran, pada Rabu 16 September 2020.
Di gudang itu, Baddrut menemukan harga beli tembakau di atas Break Event Point (BEP) sekitar Rp36 ribu harga terendah dan Rp42 ribu untuk tembakau kualitas terbaik.
“Kami menyaksikan tata niaga di pabrikan ini, dan harga belinya itu melebihi BEP. Itu artinya pabrikan sudah membeli sesuai dengan kesepakatan. Petani pasti senang,” kata Baddrut kepada sejumlah wartwan usai usai sidak.
Alumnus UMM itu menjelaskan, beberapa waktu lalu telah diagendakan pertemuan antara Pemerintah, Asosiasi Petani Tembakau dan Pabrikan. Pertemuan menghasilkan kesepakatan tiga macam harga jenis tembakau.
Jenis tembakau sawah seharga Rp32 ribu, tembakau tegal seniai Rp41 ribu, sedangkan untuk tembakau jenis gunung dihargai tertinggi dikisaran Rp54 ribu.
“Harga tersebut bukan Pemkab Pamekasan yang menentukan atau pabrikan, melainkan merupakan kesepakatan dari pertemuan yang sudah dilaksanakan sebelumnya,” ucap mantan Ketua Umum PKC PMII Jatim tersebut.
Ia berjanji akan terus melakukan pengawasan secara masif untuk memberikan perlindungan kepada petani dan pabrikan. Dengan alasan petani menjual tembakau dengan jujur, dan pabrikan juga membeli sesuai regulasi.
“Jangan sampai ada tembakau yang kualitas bagus, namun dibeli dengan harga miring oleh pabrikan,” imbuhnya.
Politisi PKB tersebut berjaji pada tahun 2020 ini akan terus melakukan pemantauan ke berbagai pabrikan yang beroperasi di Pamekasan dalam melakukan pembelian tembakau. Bahkan, ia sudah memasang tim khusus untuk mengawasi tata niaga tersebut.
“Pemerintah akan mengatur regulasinya. Bersama Forkopimda akan melakukan pembelaan yang konkrit kepada petani yang menginginkan kesejahteraan semakin tinggi di Pamekasan,” pungkasnya. (bay/onk)
