Gelar Rakor Pimpinan DPRD dan AKD, PDIP Jatim Ingin Jaga Marwah Pancasila
Legislator PDI Perjuangan asal Sumenep, Darul Hasyim Fath menyampaikan pandangan pada Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) di Hotel Wyndham Surabaya, Kamis, 24 Oktrober 2019 (santrinews.com/elwahed)
Surabaya – Legislator PDI Perjuangan asal Sumenep, Darul Hasyim Fath menegaskan, bahwa para petugas partai yang berada di komisi hukum dan pemerintahan bersepakat menjaga marwah ideologi Negara.
“Kita sudah bersepakat, Pancasila sudah final. Kita harus menjaga Pancasila dari ancaman radikalisme. Kita tidak boleh membiarkan intoleransi menganggu kebhinnekaan,” kata Darul pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan DPRD, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) di Hotel Wyndham, Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Kamis, 24 Oktrober 2019.
Baca juga: Ketika Kekuatan NU dan PDIP Bersatu di Jatim
Selain itu, Darul mengingatkan arti penting keberpihakan kepada kaum marhaen yang terpinggirkan dan terabaikan. Karena itu, tambah Darul, sudah jadi tugas utama setiap petugas partai untuk menginisiasi perda perlindungan hukum bagi rakyat miskin.
“Kita bersyukur, kita punya perda perlindungan hukum dan toleransi dalam kehidupan masyarakat,” jelas Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Sumenep ini.
Baca juga: Ulama Afghanistan Pelajari Pancasila di UGM
Darul juga menguraikan, para petugas partainya menaruh perhatian pada nasib para pengabdi seperti honorer K2 yang belum sepenuhnya menjadi ASN agar ditindak lanjuti menjadi aspirasi kepada kementrian Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi.
Acara itu diikuti semua anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, semua pimpinan DPRDKabupaten/Kota dari PDI Perjuangan, pimpinan Fraksi PDIP dan pimpinan Komisi DPRDKabupaten/Kota se-Jatim.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari Bisowarno mengatakan, acara ini sebagai follow up dari kursus kader dengan penugasan khusus legislatif yang digelar September 2019 lalu.
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan leadership pimpinan AKD dari PDI perjuangan dalam memimpin sesuai bidangnya,” ucap Untari.
Selain itu pembekalan ini juga bertujuan untuk mensinergikan konstruksi pembangunan di Jatim dalam penyusunan implementasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Juga untuk menyusun resolusi konflik agar mengurangi dampak rendahnya serapan APBD, serta agar pembangunan di masing-masing kabupaten/kota terarah sesuai RPJMD masing-masing,” kata Untari.
Baca juga: Survei LSI: PDIP Unggul, 85 Persen Pemilih Muslim
Ketua Fraksi PDIP Jatim ini menilai, rendahnya serapan anggaran ini dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat, karena program pemerintah menjadi tersendat.
“Orientasi pembekalan ini juga untuk menyiapkan keterpaduan reses DPRD provinsi dan aspirasi masyarakat di masing-masing dapil,” lanjut Untari.
Tak kalah penting, menurut Untari adalah anggota legislatif dari PDIP harus memastikan agar arah dan kebijakan pembangunan di daerah masing-masing sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (set/hay)
