Bupati Sumenep Minta Desa Tak Manipulasi Data IDM hanya Demi Suntikan Dana
Bupati Sumenep KH A Busyro Karim memberi pengarahan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Program IDM di Kantor Bupati, Jumat, 13 Maret 2020 (santrinews.com/istimewa)
Sumenep – Bupati Sumenep KH A Busyro Karim meminta pemutakhiran data Indek Desa Membangun (IDM) dilakukan dengan jujur sesuai dengan kondisi riil di masing-masing desa.
“Jangan sampai memanipulasi data untuk mengukur status desa,” kata Kiai Busyro pada Pembukaan Rapat Koordinasi Program IDM di Kantor Bupati, Jumat, 13 Maret 2020.
Data IDM harus menjadi perhatian serius bersama, terutama bagi Kepala Desa dan Pendamping Desa, mengingat hasilnya sangat berdampak pada peningkatan dan penurunan status semua desa. Baik masuk kriteria desa dengan status mandiri, tertinggal, sangat tertinggal, berkembang, maupun desa maju.
“Manakala ada desa yang sebenarnya kriteria berkembang, jangan dimasukkan desa status tertinggal, karena hanya menginginkan suntikan dana bantuan,” tegasnya.
Baca juga: Bupati Sumenep: Desa Kunci Kemajuan Bangsa
Pengelolaan data IDM, lanjut Kiai Busyro, sangat penting bagi pemerintah untuk pembangunan desa, mengingat data adalah unsur utama dalam menentukan tingkat kualitas kebijakan, agar menghasilkan rumusan yang benar dan tepat sasaran.
“Jangan main-main dengan data IDM, karena dampaknya luar biasa kepada kebijakan atau program pembangunan yang tidak benar dan tepat sasaran, sehingga akibat kesalahan data IDM, berefek terhadap kebijakan atau program desa yang tidak bermanfaat bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan, adanya kesalahan data IDM yang dilakukan pihak terkait di desa, hanya ingin mendapat suntikan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Desa tertinggal dan sangat tertinggal.
“Saya bertanya kepada salah satu pendamping, kenapa Desanya termasuk Desa sangat tertinggal, dan ia mengaku jika aparat Pemerintah Desa yang tidak ingin merubah statusnya menjadi Desa berkembang, harapannya agar Desanya mendapat bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.
Karena itu, ia mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur agar di tahun selanjutnya tidak ada program bantuan dana untuk Desa tertinggal. Tujuannya agar pengelolaan data IDM setiap desa sesuai dengan kenyataan di lapangan, bukan data asal-asalan.
“Saya mengusulkan, agar Gubernur Jawa Timur merubah suntikan dana hanya pada Desa berkembang, bukan khusus status Desa tertinggal,” tegasnya.
Kiai Busyro berharap dengan rapat koordinasi IDM ini seluruh pihak harus saling berkoordinasi. “Sinergi lintas sektor dalam meningkatkan status desa tertinggal,” pungkasnya. (rus/onk)
