Tambak Udang dan Masa Depan Pantai Lombang
Kalau kita jalan-jalan ke Desa Lombang Kecamatan Batang-batang, Sumenep, Madura akan disuguhi kecantikan dan kemolekan pantainya. Pasir putih dan deretan cemara jadi ornamen memukau bagi penikmat ciptaan Tuhan yang sangat indah itu.
Sayang, itu dulu. Kini ada pemandangan baru ketika akan memasuki area pantai. ‘Tambak Udang’ membentang berjejer sudah merusak pemandangan. Limbah dan gundukan tambak mengurangi kesan indah dari Pantai Lombang sebagai salah satu destinasi wisata di Sumenep.
Potensi wisata Pantai Lombang jika digarap dengan profesional akan melahirkan ekosistem perekonomian bagi masyarakat sekitar. Namun itu hanya anganku. Kenyataan berbeda dari keinginan.
Pengelolaan Pantai ini dari waktu ke waktu tampak hanya begitu-begitu saja. Tak ada perubahan. Masyarakat pun jatuh hati pada tawaran pemodal dengan mengubah fungsi lahan di sekitar pantai menjadi tambak.
Mari kita intip definisi industrialisasi menurut Bung Hatta. Wakil Presiden pertama itu mengatakan industrilisasi adalah pergeseran mata pencaharian penduduk mayoritas dari petani menjadi buruh.
Perlu dicatat, ada ancaman dalam proses ini, yaitu jaminan hak kepemilikan masyarakat. Industrialisasi ala Barat hadir dengan melemahkan kekuatan masyarakat, salah satunya dengan okupansi secara formal (jual beli). Tanah warga menjadi sentra-sentra industri untuk kepentingan kapitalisme semata.
Masyarakat yang awalnya gagah sebagai pemilik tanah akhirnya harus turun derajat menjadi buruh tambak. Tenaganya dibayar tapi tak ada jaminan akan kelangsungan kerja mereka. Kapan saja mereka bisa diberhentikan.
Selain itu proses ini memakan korban ekologis, ekosistem hayati dan estetika yang juga bernilai besar bagi masa depan.
Pemerintah sebenarnya bisa mengontrol melalui mekanisme perizinan dan penetapan aset sebuah kawasan. Tapi sepertinya para elit hanya berorientasi pada penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mereka tidak sadar dengan pandangan kacamata kuda seperti itu, bahwa kebijakannya akan memakan banyak korban.
Seharusnya mereka tidak hanya mengejar penambahan PAD, tapi bagaimana bisa mengatasi kemiskinan melalui program-program yang tepat sasaran sehingga tercipta ekosistem perekonomian lokal. Dengan demikian secara otomatis akan berdampak pada peningkatan daya beli, IPM, masalah pengangguran, bahkan soal kriminalitas. Bukankah demikian? (*)
Achmad Yunus, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute.
