Pilbup Sumenep 2020
Resolusi Pilkada 2020, Politisi PDIP Tegaskan Tanggungjawab Berdemokrasi
Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath (santrinews.com/elwahed)
Sumenep – Tahun 2020 menjadi tahun resolusi Pilkada bagi masyarakat Sumenep. Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath memiliki pandangan kritis terhadap pesta demokrasi Pilkada Sumenep 2020.
Menurut Darul, Pilkada bukan sekadar ritual politik lima tahunan mengisi kursi kekuasaan. Pilkada sejatinya menjadi titik muhasabah sekaligus ancangan bagai masyarakat dalam menentukan narasi nasibnya.
“Sebaiknya resolusi politik 2020 ini diisi dengan narasi yang menjelaskan pembelaan kepada rakyat jelata yang marginal. Bukan hanya soal merebut kekuasaan,” kata Darul Hasyim Fath di ruang komisi I DPRD Sumenep, Jumat, 3 Januari 2020.
Baca juga: Survei LSI: PDIP Unggul, 85 Persen Pemilih Muslim
.
Selama ini, kata Darul, ruang public hanya diisi oleh kebisingan pertarungan kekuasaan semata. Tak sedikit yang hanya lebih sibuk mempromosikan calon daripada gagasan.
“Seharusnya, kita harus menggiring kasak-kusuk kekuasaan ini menjadi debat publik tentang advokasi para jelata yang terabaikan,” tegasnya.
Darul menegaskan, perhelatan pilkada bukan hanya gerak maju waktu, melainkan harus menjadi bagian sejarah setiap individu mengimajinasikan dirinya sebagai bagian dari satu komunitas yang bernama masyarakat.
Wakil ketua bidang ideologi dan kaderisasi DPC PDI Perjuangan Sumenep ini berharap, para entitas civil society, para pegiat demokrasi ekstra parlementer harus menjadi bagian memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
“Kalau tidak hati-hati, pada pergantian rezim akan menjebak mereka untuk menjadi belantik politik. Mereka yang berbicara atas nama rakyat tapi sejatinya tercerabut dari akar budaya kerakyatannya,” tegasnya.
Baca juga: Mohon Masukan, PDIP Bakal Sowan Sejumlah Kiai Khos di Jatim
Menurutnya, para pegiat demokrasi harus mampu memberikan pendidikan pada masyarakat untuk cerdas dalam berpolitik, cerdas dalam menentukan nasib, dan cerdas dalam memilih.
“Sehingga masyarakat bisa melihat, siapa di antara kontestan yang memiliki track-record membela isu-isu publik yang utama seperti good governance. Siapa kontestan yang punya track-record yang jelas posisinya di urusan sengketa petani garam, misalnya. Apakah kebisingan ruang publik pilkada sudah mengarah ke isu-isu yang sepeti itu?,” papar Darul dengan nada tanda tanya.
Sumenep satu-satunya kabupaten —dari empat kabupaten— di Madura yang bakal melangsungkan Pilkada Serentak 2020.
Pertengahan Juli 2019 lalu, Santri Politika –Lembaga Kajian dan Riset— merilis hasil surveinya. Hasilnya ada 14 nama calon potensial pada Pilkada Sumenep 2020.
Nama-nama tersebut adalah Achmad Fauzi, KH Amiruddin Nahrawi, Achsanul Qosasi, Nyai Hj Dewi Khalifah, Fattah Jasin, Nyai Hj Nurfitriana Busyro Karim, KH Imam Hasyim, KH Ilyasi Siraj, KH Muh Unais Ali Hisyam, Malik Effendi, KH Muh Shalahuddin Warits (Gus Mamak), Novi Sujatmiko, dan KH A Pandji Taufiq, dan Imam Idafi.
“Nama-nama ini sama-sama punya potensi dan kans kuat,” kata Peneliti Santri Politika, Moh Ridwan, Selasa, 16 Juli 2019.
Mereka berasal dari latarbelakang yang beragam, mulai dari politisi, pengusaha, birokrat, dan tokoh agama. Penyebutan nama-nama tersebut sesuai urutan abjad, bukan popularitas. (ari/onk)
