Rampingkan Sejumlah Dinas, Bupati Pamekasan Lantik 411 Pejabat
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan di Mandhepa Agung Ronggosukowati Pamekasan, Kamis, 14 Januari 2021 (santrinews.com/istimewa)
Pamekasan – Bupati Pamekasan Baddrut Tamam melantik sekaligus mengukuhkan 411 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
Pelantikan seiring dengan kebijakan perampingan sejumlah dinas. Semula ada 28 dinas di luar kelurahan dan kecamatan, sekarang menjadi 26 dinas.
“Ada beberapa dinas yang dirampingkan menjadi satu dinas,” kata Baddrut saat sambutan pada pelantikan 411 pejabat itu di Mandhapha Agung Ronggosukowati Pamekasan, Kamis, 14 Januari 2021.
Baddrut mengatakan, perampingan dinas merupkana bagian dari reformasi bidang birokrasi.
Ia memastikan tidak ada pejabat eselon II tidak menjabat, atau tidak memiliki posisi di eselon II.
“Pelantikan hari ini ada 411 pejabat, tetapi orangnya sama tidak ada perubahan. Misalnya, Kabid kebudayaan dipindah ke Dinas Pendidikan, pejabatnya sama ini satu Kabid ke Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Menurut dia, pelantikan ini dilakukan karena berkaitan dengan nomenklatur yang baru, sedangkan Perbub sudah disetujui. Sehingga, pelaksanaan pelantikan terhadap para pejabat harus segera dilaksanakan.
“Dan alhamdulillah saat ini, pelantikan terhadap para pejabat tersebut telah terlaksana,” tandas mantan aktivis PMII ini.
Perubahan nomenklatur, sambung mantan anggota DPRD Jatim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, menyebabkan gaji bagi PNS tertunda, sehingga dengan nomenklatur baru tersebut, gaji para pejabat itu bisa segera terealisasikan.
“Jika tidak dilakukan, maka gaji mereka tidak akan terealisasi, karena nomenklaturnya berbeda,” paparnya.
Ra Baddrut berharap, Pamekasan menjadi kabupaten yang berdaya saing kuat dengan kabupaten maju di Indonesia. Guna mewujudkan keinginan bersama itu tentu dibutuhkan dukungan dan doa dari masyarakat dan ulama.
Ia mengungkapkan, keinginan dirinya bisa menciptakan aparatur sipil yang lebih cepat dalam berkerja dan lebih inovatif. Sebab, hal itu ada kaitannya dengan korelasi tunjangan pendapatan pegawai (TPP).
“TPP itu ada tiga katagori yaitu kehadiran, inovasi dan kinerja. Kalau hanya hadir saja, maka TPP-nya kecil sehingga TPP yang telah kita anggarkan sejak tahun 2019 harapan saya ada korelasi dengan kinerja. Kinerjanya bagus TPP-nya bagus. Artinya kalau kinerjanya bagus maka TPP-nya besar,” paparnya.
Ia menegaskan pejabat yang memiliki prestasi bagus harus dipromosikan, agar mempunyai harapan dan memiliki jabatan yang lebih strategis. Sebab, promosi itu harus berjalan seimbang dengan prestasi.
“Tidak lagi suka atau tidak suka, tapi berdasarkan penilaian bekerja inovasi kehadiran dan etos semangat. Jadi harus mendapatkan reward pendapatan,” pungkasnya. (ari/onk)
