Simulasi Penyaluran APBN untuk Pembangunan Madura Raya

Ilustrasi kawasan industri laut Pulau Madura (santrinews.com/pexels)

Madura – Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemabangunan Madura Raya pada tahun anggaran (TA) 2022 mencapai mencapai Rp7.040,43 miliar. Kementerian Keuangan (Kemengkue) mengklaim jumlah transfer melebihi alokasi awal Rp 6.994,31 miliar atau 100,66 persen.

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan salah satu instrumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk memajukan perekonomian daerah termasuk di wilayah Madura Raya, meliputi Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan.

Instrumen TKD Madura

Menteri Keuangan (Menkue) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan capaian output dari TKD di Madura. Di antaranya:

Bidang Kesehatan, yaitu penyediaan Alat Kesehatan (Alkes) puskesmas, penyediaan Alkes rumah sakit, pengadaan sarana prasarana percepatan penurunan stunting, bantuan operasional Kesehatan, bantuan operasional KB, Pembangunan/Rehabilitasi Faskes dan Iuran BPJS.

Bidang Pendidikan yaitu pembangunan ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang guru, rehabilitasi ruang guru. Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOP PAUD, BOP Pendidikan kesetaraan, tunjangan profesi guru ASN Daerah, tunjangan khusus guru ASN daerah, tambahan penghasilan guru ASN daerah, BOP Museum dan Tanan Budaya.

Bidang Infrastruktur yaitu penanganan jalan, perluasan SPAM jaringan perpipaan, peningkatan SPAM jaringan perpipaan, pembangunan SPAM jaringan perpipaan.

Selain itu, dukungan dana dari TKD juga diberikan oleh Pemerintah. Antara lain melalui DAK Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) kepada daerah di wilayah Madura.

Besarannya Rp1.616,8 juta yang ditujukan untuk memberikan pelatihan kepada 412 peserta pelatihan. Kemudian ada DAK Nonfisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp1.440,9 juta yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada 918 pelaku usaha. Bentuk dukungan tersebut juga akan dilanjutkan pada TA 2023.

DBH Cukai Tembakau

Pemerintah juga mendukung pembangunan Madura dengan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT). Dari 4 kabupaten yang mendapat DBH CHT ini hanyalah kabupaten sebagai daerah penghasil tembakau. Di antaranya, Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Pemerintah menetapkan, DBC CHT kegunaannya adalah untuk membiayai kegiatan dibidang kesejahteran masyarakat sebesar 50 persen, bidang kesehatan 40 persen dan bidang penegakan hukum 10 persen.

“Kegiatan DBH CHT juga dapat diarahkan untuk mendukung petani tembakau, misalnya dukungan berupa bantuan pupuk, sarana prasarana, benih, dan bantuan lainnya,” urai Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya, 3 Februari 2023.

DBH Migas

Sedangkan untuk DBH Migas hanya ada dua kabupaten penerima, yaitu Sumenep dan Bangkalan. Keduanya merupakan daerah penghasil migas yang ada di Pulau Madura.

“Dengan berlakunya UU HKPD, pada tahun 2023 terdapat perubahan perhitungan alokasi DBH migas. Selain kepada daerah penghasil, DBH migas juga dialokasikan kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil dan daerah pengolah,” pungkas Sri Mulyani.

Ke depan, diharapkan pengelolaan TKD di wilayah Madura dapat semakin baik sehingga manfaat TKD dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan juga Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah bersama-sama memastikan bahwa pengelolaan TKD dapat berjalan secara optimal. (ari)

Terkait

NASIONAL Lainnya

SantriNews Network