Ramai Kritik dari DPR RI, Penetapan Biaya Haji 2023 Ditunda
Suasana rapat antara Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama di kompleks Parlemen, Jakarta (santrinews.com/istimewa)
Jakarta – Biaya haji tahun 2023 yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag) mendapat kritik dari anggota DPR RI. Antara lain dari Anggota Komisi VIII dari fraksi PKB dan Partai Gerindra.
Diketahui, sebelumnya Kemenag telah mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M menjadi Rp49,812.700 (55,3%). Sementara itu nilai manfaat sebesar Rp40.211.298.l (44,7%).
Oleh karena itu, Anggota Komisi VIII dari fraksi PKB Maman Imanulhaq meminta Kemenag tidak mengeneralisir harga. Ia meminta agar Kemenag menyiapkan skema harga pembanding dari yang telah diusulkan tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI untuk membahas biaya haji.
“Kami minta Kemenag cari ahli-ahli yang jago nawar hotel, karpet, dan sebagainya. Bukan orang-orang cari rente, lebih sedikit. Sehingga ada efisiensi harga,” kata Maman Imanulhaq, Selasa, 14 Februari 2023.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII fraksi Partai Gerindra juga mengkritisi harga tersebut. Gerindra pun meminta agar pemerintah tidak menutup mata apabila terdapat tawaran harga yang lebih murah dari yang telah diusulkan.
“Kalau itu bisa dilakukan, bisa berpengaruh banyak kepada jumlah beban BPIH,” kata Politikus Partai Gerindra.
Pada akhirnya, Pimpinan Sidang Komisi VIII Marwan Dasopang memutuskan untuk menunda penetapan biaya haji 2023. Ia memberikan kesempatan kepada Kemenag untuk memperbaiki lagi usulan biaya haji agar segera ditetapkan.
“Terpaksa kita tunda demi kemaslahatan jemaah dan perbaikan haji kita. Karena keinginan kami untuk harga yang lebih baik untuk jemaah kita,” terangnya.
Sehubungan dengan penundaan tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto memastikan, pengumuman biaya haji akan disepakati dalam rapat kerja antar Komisi VIII dan Kemenag yang akan digelar hari ini, Rabu, 15 Februari 2023. (red)
