Kemenag Lakukan Survei ke Saudi, Jajaki Perbaikan Tata Kelola Dam Haji

Tim Ditjen PHU Kemenag sedang melakukan survei ke RPH di Saudi (santrinews.com/istimewa)

Jakarta – Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama melakukan survei sejumlah institusi dan rumah pemotongan hewan (RPH) di Saudi.

“Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Mudzakarah Perhajian Tahun 2022 di Situbondo, kita mengirim Tim Survei Perbaikan Tata Kelola Dam,” jelas Direktur Bina Haji (Dirbina) Kementerian Agama Arsad Hidayat, Ahad, 5 Maret 2023.

Dijelaskan, survei tersebut dilakukan sebagai upaya Kemenag melakukan perbaikan tata kelola pembayaran Dam jamaah haji Indonesia.

Tim Survei Perbaikan Tata Kelola DAM yang beranggotakan lima orang ini bertolak ke Saudi sejak 26 Februari 2023. Mereka akan kembali ke Tanah Air pada 7 Maret 2023.

“Kami akan menyusun standar pembayaran dan pemotongan hewan Dam yang selama ini dilakukan secara individual atau kelompok dengan standar biaya yang berbeda-beda, ada yang mahal dan ada juga yang harganya murah sekali, bahkan tidak masuk akal,” katanya.

Arsad menjelaskan, survei dan penyusunan standar tata kelola Dam dimaksudkan agar pelaksanaan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan fiqih.

“Tata Kelola ini untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan pembayaran Dam sesuai ketentuan Fiqh. Sehingga, pemerintah perlu mengatur pembayaran tersebut melalui lembaga yang ditunjuk,” kata pria lulusan Al Azhar Kairo ini.

Sementara, Kasubdit Bimbingan Jamaah Haji (Bimjah) yang juga Ketua Tim Survei Perbaikan Tata Kelola DAM Khalilurrahman, optimis kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan dampak kemaslahatan yang besar bagi jamaah haji Indonesia.

Khalil berharap melalui perbaikan tata kelola ini, khususnya dalam pendistribusian, nantinya daging hewan Dam tidak hanya dinikmati fakir miskin di kota Makkah, namun juga dapat dikirim ke tanah air.

“Jika pendistribusian belum sepenuhnya dapat dilaksanakan setidaknya sebagian daging Dam dapat didistribusikan kepada fakir miskin di Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengaku optimis standar yang disusun dari hasil penjajakan dan survei yang dilakukan tim di lapangan ke sejumlah maslakh (rumah pemotongan hewan Dam) di Makkah, akan meminimalisir potensi penipuan dan percaloan Dam jamaah haji.

“Tim ini melihat pentingnya edukasi praktik dan mekanisme pembayaran Dam di Arab Saudi agar terhindar dari penipuan dan percaloan. Ini akan kita tuangkan dalam standar operasional,” kata Khalil.

Sekadar informasi, di antara Maslakh atau RPH yang sudah dikunjungi, yaitu Maslakh Al-‘Ukaisyiah, Maslakh An’am Mekkah (Kilo Asyrah), Maslakh al-Mu’ashim, dan Maslakh Al-Hudaibiyah yang saat ini diberi nama RPH Makkah al-Hadis. (red)

Terkait

NASIONAL Lainnya

SantriNews Network