Pesantren dan Perebutan Singgasana

Ilustrasi pungutan Pemilu 2024 (santrinews.com)

Indonesia pada usia muda pernah mencicipi sistem pemerintahan parlementer. Sutan Sjahrir merupakan orang yang pertama kali menaiki tahta kepala pemerintahan atau perdana menteri pada 14 November 1945. Kendati demikian, sistem pemerintahan berkahir sejak dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan hingga saat ini presidensial menjadi sistem pemerintahan Indonesia yang dianut secara tetap.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan bertumpu penuh pada presiden. Presiden menduduki dua jabatan “agung” sekaligus, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan.

Dalam sistem ini, presiden memiliki privelege (hak istimewa) yang tidak ditemukan dalam sistem pemerintahan parlementer, semisal hak prerogatif dalam melantik dan memberhentikan siapapun menteri dalam kabinet, singgasana presiden yang lebih sukar dirobohkan, bahkan oleh parlemen sekalipun. Singgasana lima tahunan yang benar-benar agung. Mungkin.

Pembahasan Kondisi Menjelang Perhelatan Pilpres 2024

Di tengah transaksi gelap makin menjamur di balik perhelatan Pilpres, yang segala sesuatu identik dengan pertikaian, fanatisme dan fitnah. Keberadaan pesantren sebagai institusi yang mengajarkan keutuhan “makarimal akhlaq” menduduki posisi strategis dan memiliki peran yang besar.Terlebih, saat ini Kementrian Agama Republik Indonesia mencatat terdapat 26.975 pesantren di seluruh Indonesia.

Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 4.175.531 dari 278.752.361 (versi Worldmter) merupakan kaum santri. 86, 9% penduduk Indonesia beragama Islam, yang sebagian besar merupakan alumni pesantren dengan pengaruh yang luas di tengah masyarakat.

Angka-angka memukau di atas diprediksi akan terus meninggi – hal ini semakin meneguhkan bahwa pesantren memiliki pengaruh dan tanggung jawab yang besar terhadap kemaslahatan masyarakat, termasuk dalam perhelatan Pilpres, baik sebagai petarung sebagai salah satu kandidat (Capres-Cawapres), sebagai influencer (pendukung atau pengusung), atau hanya sebagai “pengawas” keberlangsungan pemilihan.

Alasan Pesantren Mesti Terlibat Aktif di Pemilu
Keberadaan pemimpin dalam Islam disebutkan merupakan keniscayaan dalam meraih kebahagiaan akhirat. Mengenai hal ini, menarik sekali pernyataan Imam Ghazali dalam al-Iqtishad fil I’tiqad:

اِنَّ السُّلْطَانَ ضَرُوْرِيٌّ فِي نِظَامِ الدُّنْيَا وَنِظَامُ الدَّنْيَا ضَرُوْرِيًّ فِي نِظَامِ الدِّيْنِ وَنِظَامُ الدِّيْنِ ضَرُوْرِيٌّ فِي الْفَوْزِ بِسَعَادَةِ الْآخِرَةِ

Artinya: “Keberadaan pemimpin merupakan keniscayaan dalam tatanan dunia, tatanan dunia merupakan kunci dalam agama, sedangkan agama adalah kunci untuk menggapai keuntungan di akhirat”.

Ayat di atas menegaskan, partisipasi pesantren sebagai institusi keislaman dalam keberlangsungan pemilihan pemimpin menjadi sebuah keharusan.

Santri Hadir sebagai Kandidat dan Kekuatan Pesantren
Pertama, santri sebagai petarung dengan menjadi bagian dari Paslon, pesantren dapat mendirikan atau berintegrasi dengan partai politik tertentu, terutama Parpol yang didikiran tokoh-toko pesantren.

Akan tetapi, jika melihat nasib partai kalangan pesantren akhir-akhir ini, sedikit sekali peluang pesantren untuk hadir apalagi memenangkan pertarungan.

PPP merupakan Parpol kalangan santri yang berada dalam tiga partai dengan perolehan kursi terendah DPR di kontestasi pemilihan legislatif 2019, hanya memperoleh 19 kursi.

Walaupun PKB cukup beruntung berada di urutan kelima tertinggi dengan perolehan 58 kursi. Partai-partai kalangan Islam seperti partai Gelora, PKS, partai Umat, PAN, dan partai Bulan Bintang mengalami kesulitan pertumbuhan dalam waktu yang singkat, ditambah presidential thershold yang mahal dan syarat ikut serta pemilu yang cukup berat.

Uraian di atas menyimpulkan posisi pesantren yang terkesan melemah untuk memenangkan percaturan politik pada Pemilihan Umum baik Pileg maupun Pilpres mendatang.

Kendati demikian pesantren masih memiliki peluang untuk memenagkan kontestasi politik pada 2024 dengan beberapa syarata sebagai berikut.

1. Pesantren mesti berpadu, seirama menunjuk pada satu Paslon tertentu, 2. Mengesampingkan konflik remeh antar satu dengan yang lain, 3. Bersikap apatis terhadap narasi negatif bagaimana dan apapun motifnya.

Memenangkan pertarungan Pemilu adalah hal yang mudah, bahkan tak berlebihan bisa dibilang sepele bagi pesantren. Sebab, sejarah mencatat heroisitas para pendahulu pesantren sebelum kemerdekaan dalam membebaskan tanah airnya dari belenggu penjajah – yang jauh lebih kompleks dari sekadar urusan Pilpres – menuai hasil yang benderang.

Dulu kalangan pesantren sudah terbukti mampu menhadapi dan meredam provokasi, agitasi dan ujaran negatif yang menyudutkan kalangan pesantren jauh sebelum Pemilu digelar.

Pada waktu yang sama, pesantren dituntut untuk mendudukkan pemimpin yang benar dan tepat, memastikannya tetap pada garis kebenaran, serta mengawasi keberlangsungan pemilihannya. Tugas yang tidak sederhana.

Pesantren sebagai Pendukung
Tokoh-tokoh pesantren bisa sekadar menjadi influencer, penyokong dalam mendudukkan siapa saja yang dianggap layak menjadi pemimpin. Dalam hal ini MUI sebagai representasi orang-orang pesantren pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2021, telah melahirkan rumusan mengenai kriteria-kriteria yang selayaknya ada pada seorang pemimpin, semisal terbebas dari oligarki, korupsi, money politic, politik dinasti dan hal-hal lain yang melabrak norma agama.

Pesantren dapat mensyaratkan pemilihan Paslon tertentu dengan pertimbangan kemaslahatan ‘ammah terhadap masyarakat dengan tawasaw bil haq dan tawasaw bis shabr.

Pesantren sebagai Pengawas
Pesantren dapat berperan sebagai pengawas jalan pemilihan. Dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2021 salah satu rumusan yang dilahirkan adalah bahwa pemilu hendaknya dilaksanakan dengan langsung, bebas, jujur, adil dan rahasia.

Melihata kriteria itu, keterlibatan pesantren mutlak dibutuhkan dengan prinsip kejujuran tanpa berpihak padah salah satu Paslon.

Pesantren sebagai pengawas tidak boleh pandang bulu pada tiap pihak yang melakukan kecurangan dan sejenisnya. Peran ini lebih mendasar dan aman dari kecurigaan, tanggapan negatif dan pencemaran citra pesantren itu sendiri.

Orang-orang pesantren membaca sekian kiat politis singgasana agung lima tahunan itu hanya sebagai sebuah instrumen untuk menggapai keberuntungan di akhirat, tidak lebih!

Meski pesantren berada di tengah pusaran kerusuhan politik yang penuh intrik, pesantren tetap survive dan tetap menjalankan perannya di tengah masyarakat dengan baik. Yaitu menegakkan amal makruf dan nahi munkar. So, pahlawan bukan mereka yang memenangkan pertempuran, tapi mereka yang gugur dalam membela kebenaran. Wallahu a’lam bis shawab. [*]

Moh Makinun Amin, Santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Pamekasan. Aktif sebagai seksi Literasi dan Informasi Pesantren.

Terkait

Kolom Lainnya

SantriNews Network