Pengamat Hukum Minta Polres Sumenep Juga Usut Penerima Pupuk Bersubsidi Ilegal

Polres Sumenep saat mengungkap kasus penyelundupan 18 ton pupuk bersubsidi (santrinews.com/istimewa)

Sumenep – Pengamat hukum Kabupaten Sumenep Syafrawi mendesak pihak kepolisian setempat untuk mengusut seluruh oknum yang terlibat dalam penyelundupan 18 ton pupuk bersubsidi.

“Jadi Polres ini harus bisa mengungkap juga siapa penerima pupuk subsidi yang didistribusikan secara ilegal itu,” kata Syafrawi saat dikonfirmasi media, Kamis, 23 Maret 2023.

Menurutnya, jika yang ditindak hanya penyuplai saja, maka rantai penyelundupan dan transaksi pupuk bersubsidi secara ilegal masih akan terulang kembali. Karena, tidak ada efek jera bagi dua belah pihak.

Selain itu, kata Syafrawi, kecurangan dalam distribusi barang bersubsidi bukan merupakan hal yang baru. Seharusnya aparat penegak hukum telah memiliki langkah konkrit untuk mencegah kasus serupa terjadi.

“Ini jangan sampai terulang lagi, jadi saya harap ada langkah yang konkrit dari pihak-pihak terkait, terutama kepolisian,” tegasnya.

Mantan Aktivis HMI itu menyebut, dengan adanya penyelundupan 18 ton pupuk bersubsidi di Sumenep, pemerintah daerah dan aparat kepolisian seolah kecolongan dalam hal pengawasan.

Sebagai langkah preventif, kata Syafrawi, ke depan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep harus mampu membentuk petugas yang melakukan pengawasan secara maksimal, dengan memantau pergerakan pupuk bersubsidi, baik yang ada di kios-kios, maupun yang telah disalurkan kepada kelompok tani.

“Jadi mereka harus benar-benar bisa memantau pergerakan pupuk bersubsidi ini, dipastikan penyalurannya seperti apa,” pungkasnya. (rus/red)

Terkait

AKHBAR Lainnya

SantriNews Network