Inflasi Sumenep Disentil Mendagri, Ketua Kadin Hairul Anwar: Pemkab Belum Miliki Langkah Konkret

Kolase: Ketua Kadin Sumenep Hairul Anwar (kiri) dan Mendagri Muhammad Tito Karnavian (kanan) (santrinews.com/istimewa)

Sumenep – Inflasi Kabupaten Sumenep menjadi tolak ukur kesenjangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumenep Hairul Anwar menyatakan bahwa belum ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk menekan inflasi dan kemiskinan.

Tingkat inflasi Sumenep bahkan sudah menjadi sorotan nasional. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan, Sumenep merupakan daerah yang masih stagnan dan cenderung naik dalam penekanan inflasi. Padahal daerah lain sejak Juli 2022 sampai Mei 2023 berhasil menekan inflasinya.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, 12 Juni 2023.

Sementara menurut Hairul, penyebab inflasi Sumenep terus di atas angka nasional karena belum ada langkah konkret dari Pemkab Sumenep. Misal ia menyebut pemerataan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian antara kepulau dan daratan.

Masyarakat kepualauan, sambung Hairul, memiliki harga beli lebih tinggi dibanding masyarakat daratan. Hal ini karena biaya tambahan transportasi laut. “Yang paling terasa adalah belanja energi rumah tangga, seperti Gas LPG, biaya listrik dan bahan bakar. Ini merupakan dampak dari kenaikan harga BBM yang sudah terasa sekarang,” katanya, kepada Santrinews pada Jumat, 16 Juni 2023.

Hairul menjelaskan, pihaknya merupakan mitra Pemkab Sumenep yang beberapa kali telah memberikan masukan dan saran untuk mengatasi tingkat kemiskinan dan penekanan inflasi. Kendati demikian sampai saat ini, kata Hairul, belum ada geliat yang cukup serius dalam pengentasan kemiskinan.

“Inflasi ini pasti beriringan atau berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi inflasi maka jurang kemiskinan akan cenderung melebar,” katanya.

“Penanganan kemiskinan di Sumenep masih ditanganin satu dinas, ini tidak bisa. Mestinya semua OPD harus disinergikan untuk merumuskan penangan kemiskinan ini,” sambungnya.

Selain itu, Kabupaten Sumenep mesti segera berbenah dalam pengembangan potensi komoditas pertanian. Pasalnya, inflasi di Sumenep sebagian besar disebabkan oleh harga komoditas seperti bawang merah dan beras. “Padahal kedua komoditas itu ditanam oleh kita sendiri, bawang merah juga sudah terkenal. Kemudian kita katanya swasembada beras tapi masih inflasi, itu artinya masih banyak beras luar masuk ke Sumenep,” urai Hairul.

Ia menegaskan, langkah konkret dalam waktu dekat yang bisa dilakuka oleh Pemkab Sumenep adalah dengan memberikan subsidi transportasi laut untuk masyarakat kepulauan.

“Masyarakat Sumenep sektar 46 persen ada di Kepulauan, tingkat kemiskinan tertinggi juga dari Kepulauan, jadi dengan subsidi bisa membantu harga beli masyarakat agar bisa seimbang antara pendapatan dan pengeluaran, jangan pikirkan profit dulu. Utamakan kesejahteraan,” pungkasnya. (bahri/red)

Terkait

AKHBAR Lainnya

SantriNews Network