Akhbar

Bupati Sampang-Ulama Sepakat Fasilitasi Pemulangan Tajul Muluk Dkk

Rabu, 01 Desember 2021 08:30 wib

...

Sampang – Pemerintah Kabupaten Sampang bersama para ulama berkomitmen menyelesaikan konflik sosial dan akan memulangkan Tajul Muluk dan pengikutnya ke kampung halamannya.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) di Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Selasa, 30 Nopember 2021. Penyelesaian konflik sosial menjadi topik bahasan.

Hadir Bupati Sampang H Slamet Junaidi, para ulama, dan tokoh masyarakat. Mereka membahasan upaya pemulangan dan penjemputan mantan penganut Syiah, Tajuk Muluk dan pengikutnya, ke kampung halamannya.

Saat ini Tajuk Muluk dan puluhan pengikutnya mengungsi Rumah Susun Jemundo, Sidoarjo. Mereka mengungsi sejak 2012 lalu. Sebelumnya akhir 2020, mereka sudah berbaiat untuk kembali ke aliran sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).

H Slamet Junaidi mengatakan, Pemkab Sampang pasti turut andil memfasiltasi pemulangan dan penjemputan mereka. Menurutnya, menyelesaikan persoalan ini merupakan tanggung jawab kepala daerah dan hal itu sudah menjadi prinsip.

“Konflik ini sudah berjalan bertahun-tahun dan kalau membaca historisnya, kita sebagai pemerintah daerah tentu mencari bagaimana menyelesaikan konflik ini,” tegasnya.

“Jika tidak secepatnya diakhiri kami merasa berdosa,” pungkasnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum KH Syafiuddin Abdul Wahid mengatakan FGD membahas tentang percepatan pemulangan dan penjemputan Tajul Muluk Dkk. Targetnya, mereka dapat dipulangkan pada akhir 2021.

“Mudah-mudahan kalau saya inginkan bisa dipulangkan Desember 2021,” kata KH Syafiuddin yang juga Rais Syuriah PCNU Sampang.

Ia menjelaskan, pemulangan dibagi dua tahap. Tahap pertama sebanyak 22 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan tahap kedua masih akan dilakukan pembahasan kembali.

“Dari 22 KK diantaranya sudah membangun rumah, di Desa Blu’uran Kecamatan Omben ada 4 KK dan di Desa Karanggayam ada 2 KK,” ujarnya.

KH Syafiuddin menambahkan, bagi yang tidak membangun rumah atau belum memiliki tempat tinggal akan diupayakan oleh pemerintah daerah.

“Nantinya sementara bisa bertempat tinggal di kediaman kerabat atau keluarga,” pungkasnya. (red)