Akhbar

Dipimpin Bupati Baru, Sumenep Raih Opini WTP dari BPK

Selasa, 25 Mei 2021 15:30 wib

...

Sumenep – Di bawah kepemimpinan baru Bupati Achmad Fauzi dan Wakil Bupati Nyai Hj Dewi Khalifah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep langsung mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

dan terima kasih kepada seluruh ASN perangkat daerah yang telah bekerja keras dan terus bersinergi dengan elemen di Kabupaten Sumenep,” ujarnya.

“Alhamdulillah, Kabupaten Sumenep kembali meraih dan mempertahankan predikat opini WTP tahun 2020,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi usai menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2020, di Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur, di Sidoarjo, Selasa, 26 Mei 2021.

Baca juga: 4 Tahun Jabat Wakil Bupati Sumenep, Kekayaan Achmad Fauzi Naik Rp6,1 Miliar

LHP diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono. Bupati Fauzi hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Edy Rasiyadi dan Kepala Inspektorat Kabupaten Sumenep Titik Suryati.

Sebelumnya Pemkab Sumenep di bawah kepemimpinan Bupati KH A Busyro Karim dan Wakil Bupati Achmad Fauzi meraih opini WTP dari BPK RI atas LKPD berturut-turut selama empat tahun, yakni tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Achmad Fauzi mengatakan, opini WTP LKPD tahun 2020 sejatinya adalah hasil kerja keras dan sinergitas semua pihak di jajaran pemerintah daerah.

“Termasuk dukungan dari masyarakat Sumenep yang telah ikut andil dalam memgawasi, memberi saran dan kritik terhadap jalannya roda pemerintahan selama ini,” paparnya.

“Seluruh elemen yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel dari tahun ke tahun, telah membuahkan hasil dengan mendapatkan opini WTP LKPD 2020,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan perbaikan terhadap beberapa catatan yang ditemukan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.

“Saya harapkan seluruh ASN dalam melaksanakan kegiatan anggaran tahun 2021 lebih hati-hati, karena adanya perubahan aturan ataupun pergeseran anggaran yang dilakukan di masing-masing OPD supaya tidak menuai masalah,” tegasnya.

Baca juga: Achmad Fauzi dan Fattah Jasin, Pertarungan Pengusaha Versus Birokrat

Ia bersyukur dengan capaian opini WTP ini mengingat capaian ini bisa menjadi motivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mempertahankan, sehingga kualitas penyelenggaraan keuangan di Kabupaten Sumenep lebih baik lagi.

“Kedepan tetap harus lebih profesional, transparan dan akuntable dalam menjalankan roda pemerintahan, agar opini WTP ini bisa terus dipertahankan,” tegasnya.

“Jangan sampai, sekarang dapat opini WTP tapi tahun berikutnya justru WDP, apalagi sampai ada temuan yang harus ditindaklanjuti,” pungkasnya. (ari/onk)