Akhbar

Achmad Fauzi Klaim Sukses Tekan Angka Kemiskinan, Kadin Sumenep: Itu Program Pusat

Rabu, 11 November 2020 00:30 wib

...
Debat publik perdana pasangan calon bupati Sumenep 2020 di Hotel Utami. Dari kiri: Achmad Fauzi, Fattah Jasin, dan KH Ali Fikri (santrinews.com/istimewa)

PKH, BNPT, dan BJPS adalah program pemerintah pusat. Ada apa dengan Migas di Sumenep?

Sumenep – Angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep masih tinggi. Bahkan tertinggi nomor dua di Jawa Timur. Namun, calon bupati Sumenep nomor urut 01, Achmad Fauzi mengklaim selama 5 tahun ia menjabat wakil bupati Sumenep telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,68 persen.

Fauzi menyebut PKH, BNPT, dan BJPS adalah diantara program Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Salah satu tugas wakil bupati sebagai koordinator pengentasan kemiskinan.

“Pemerintah daerah telah mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,68 persen. Pemerintah telah melakukan intervensi secara langsung dan tak langsung. Secara langsung di Dinas Sosial ada PKH, BPNT. Juga ada BPJS,” kata Fauzi.

Baca juga: 4 Tahun Jabat Wakil Bupati Sumenep, Kekayaan Achmad Fauzi Naik Rp6,1 Miliar

Hal itu disampaikan Fauzi menjawab pertanyaan calon wakil bupati Sumenep nomor urut 02, KH Ali Fikri dalam debat publik perdana Pilkada 2020 di Hotel Utami Sumenep, Selasa malam, 10 Nopember 2020.

Kepada Achmad Fauzi, KH Ali Fikri bertanya terkait angka kemiskinan 20 persen dan pengangguran yang mencapai 20 persendi Sumenep. Sehingga angka kemiskinan di Sumenep menjadi nomor 2 termiskin se Jawa Timur.

“Pak Fauzi sebagai Wabup yang memiliki tugas sebagai koordinator pengentasan kemiskinan di Sumenep, kenapa kondisi kemiskinan di Sumenep begitu besar,” tanya Kiai Fikri.

Fauzi langsung menjawab dengan lugas, “ini pertanyaan menarik. Seolah-olah ini pekerjaan wakil bupati keseluruhan. Sesungguhnya pengentasan kemiskinan kerja tim.”

Jawaban Fauzi itu mendapat respon dari Ketua Kadin Sumenep Hairul Anwar. Menurut Hairul, jawaban Fauzi soal PKH, BPNT dan BPJS sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai jawaban yang tak tepat.

Menurut Hairul, PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT dan BPJS adalah program pemerintah pusat dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Bukan program Kabupaten Sumenep.

“Pak Fauzi mestinya memaparkan apa yang dilakukan selama 5 tahun menjabat Wakil Bupati Sumenep. Salah satu tugas Wabup kan mengentaskan kemiskinan. Kenapa pengangguran dan kemiskinan di Sumenep terbanyak nomor 2 se Jawa Timur. Padahal, kekayaaan Migas di Sumenep Nomor 2 di Jawa Timur,” kata Hairul.

Hairul menjelaskan, potensi Migas yang berlimpah di Sumenep masuk 10 wilayah lifting gas terbesar se Indonesia.

“Kalau di Sumenep ada Blok Kangean. Di Bojonegoro ada Blok Cepu. Dua Blok ini ada di Jawa Timur yang menjadi 10 penopang kebutuhan Migas di Indonesia. Sumenep kaya Migas setelah Bojonegoro,” kata Hairul.

Dengan potensi Migas yang melimpah di Sumenep, mestinya kata Hairul memberi efek kemakmuran untuk warga Sumenep.

“Daerah yang sangat kaya SDA dengan potensi besar Migas, kenapa daerahnya tidak maju dan masih bergelut dengan kemiskinan. Apa yang salah. Ada apa dengan Migas Sumenep?,” tegasnya.

Baca juga: Achmad Fauzi vs Fattah Jasin: Karir & Jejak Kasus Korupsi

Pada Pilkada Sumenep 2020 diikuti dua pasangan calon. Yakni Achmad Fauzi-Hj Dewi Khalifah nomor urut 1, dan Fattah Jasin-KH Mohammad Ali Fikri nomor urut 2. Achmad Fauzi dan Fattah Jasin, dua figur pengusaha dan birokrat.

Pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah diusung PDIP, Gerindra, PAN, PKS, dan PBB. Sedangkan pasangan Fattah Jasin-Kiai Ali Fikiri diusung PKB, PPP, Demokrat, Golkar, NasDem, dan Hanura. (ari/jaz)