Akhbar

Ketua FPKB DPRD Sumenep Bantah Surat Instruksi Soal Fattah Jasin

Selasa, 02 Juni 2020 16:30 wib

...
Ketua FPKB DPRD Sumenep M Muhri (santrinews.com/mahrus)

Sumenep – Pernyataan berbeda disampaikan Ketua FPKB DPRD Sumenep M Muhri ihwal surat instruksi agar seluruh anggota DPRD Sumenep dari FPKB menghadirkan Kepala Bakorwil IV Madura Fattah Jasin sebagai narasumber pada agenda Serap Aspirasi (Reses) masa sidang III.

Muhri menyangkal adanya surat instruksi yang dikeluarkan DPC PKB Sumenep tersebut. Alasannya, hingga sekarang ia belum menerima surat itu.

“Mana tidak ada, hingga kini saya belum terima surat,” kata Muhri saat ditemui usai rapat bersama anggota FPKB di kantor DPRD Sumenep, Selasa, 2 Juni 2020.

Baca juga: Reses FPKB DPRD Sumenep: Dari Nasib Guru Ngaji, Bahasa Madura hingga Infrastruktur

Mulai kemarin, surat instruksi DPC PKB Sumenep tersebut beredar luas di sejumlah media sosial. Surat ditandatangani KH Imam Hasyim (ketua) dan Dul Siam (sekretaris) tertanggal 30 Mei 2020.

“Sehubungan dengan agenda Reses-3 anggota DPRD Kabupaten Sumenep, maka DPC PKB Sumenep menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari FPKB untuk mengundang Kepala Bakorwil Pamekasan-Madura, Dr RB H Fattah Jasin, M.S sebagai narasumber dalam pelaksanaan reses di wilayahnya,” demikian bunyi kutipan surat instruksi tersebut.

Muhri bahkan menyebut bisa saja surat instruksi tersebut dibuat oleh orang luar, bukan pengurus PKB Sumenep. “Bisa saja, karena sampai saat ini fraksi (FPKB) tidak dapat surat itu,” tegasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut soal isi surat yang menginstruksikan agar anggota FPKB DPRD Sumenep untuk menghadirkan Fattah Jasin di agenda Reses, Muhri lagi-lagi mengelak.

“Saya tidak tahu siapa dia, maksudnya saya tidak tahu soal surat itu,” ujarnya berulang-ulang.

Meski demikian, menurut Muhri, anggota Dewan bebas mengundang siapa pun untuk dijadikan narasumber setiap agenda Reses dengan catataan memiliki kompetensi. “Sah-sah saja kita mengundang siapa saja,” ujarnya.

Baca juga: Pilkada Sumenep, PKB: Harus Bersatu, Semua Calon Kader NU

Pernyataan Muhri tersebut bertolak belakangan dengan pengakuan Ketua DPC PKB Sumenep KH Imam Hasyim. Ia secara eksplisit mengakui surat instruksi tersebut.

Namun, Kiai Imam menegaskan bahwa surat tersebut bukan instruksi, melainkan hanya rekomendasi.

“Iya itu kan cuma dewan (Fraksi PKB), kalau tidak mau mendatangkan ya sudah itu kan bukan otoritas kami,” kata Kiai Imam.

Kiai Imam meminta tidak memperuncing soal instruksi tersebut. “Ya wong yang mau dihadirkan Kepala Bakorwil kok, siapa saja bisa, Gubernur dan lain-lain bisa saja, saya rasa tidak ada persoalan. Itu bukan partai kok,” tegasnya.

Fattah Jasin yang kini menjabat Kepala Bakorwil Madura telah resmi mendapat surat tugas dari DPP PKB untuk maju pada Pilkada Sumenep 2020.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, PKB Sumenep memiliki 10 di kursi parlemen. Bermodal 10 kursi —20 persen peraih kursi atau suara—itu, PKB Sumenep bisa mengusung calon sendiri pada Pilkada 2020 tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Sebelumnya, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumenep telah mengagendakan jadwal selama enam hari pada Selasa-Ahad, 2-9 Juni 2020.

Reses adalah ruang anggota DPRD untuk bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan. Reses difasilitasi anggaran dari uang negara. (ari/onk)