Akhbar

Amanat Ketua NU Sumenep: Santri Wajib Jaga Konsensus Kebangsaan

Selasa, 22 Oktober 2019 15:30 wib

...
Ketua PCNU Sumenep KH A Pandji Taufiq memimpin Apel Akbar Hari Santri Nasional di area Taman Adipura Sumenep, Selasa, 22 Oktober 2019 (santrinews.com/istimewa)

Sumenep – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep menaruh harapan besar agar santri terus meningkatkan kontribusinya dalam membangun NKRI tanpa kehilangan jati diri sebagai santri.

“Apalagi kaum santri kembali mendapat penguatan negara dengan disahkannya Undang-Undang Pesantren,” kata Ketua PCNU Sumenep KH A Pandji Taufiq memimpin Apel Akbar Hari Santri Nasional di area Taman Adipura Sumenep, Selasa, 22 Oktober 2019.

Hadir dalam Apel itu Bupati Sumenep KH A Busyro Karim, Sekretaris Daerah Edy Rasyadi, Waka Polres Sumenep Kompol Andi Febrianto Ali, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pegawai negeri, dan santri.

Kiai Pandji meminta santri lebih kreatif, inovatif dan adaptif terhadap nilai-nilai baru yang lebih baik seraya tetap teguh menjaga tradisi dan nilai-nilai lama yang baik, sehingga santri tetap tidak kehilangan jati diri sebagai muslim berakhlak mulia.

“Hormat kepada kiai dan menjunjung tinggi ajaran para leluhur, terutama dalam metode dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang sudah diajarkan oleh Wali Songo,” pesannya.

BACA juga: Sumenep Meneguhkan Keberagaman NKRI

Lahirnya Undang-Undang Pesantren, kata Kiai Pandji, memberi ruang lebih luas bagi santri dan pendidikan pesantren untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan bangsa dan negara melalui fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

“Santri disatukan dalam shof asasiyah, dasar dan prinsip perjuangan, ruhiyah jati diri dan tujuan, dengan dasar perjuangannya adalah memperjuangkan tegak lestarinya jati diri Ahlus Sunnah Wal Jamaah yaitu Islam bermazhab,” tandasnya.

Kiai Pandji mengingatkan agar santri lebih cerdas dalam mengembangkan argumen Islam moderat yang kontekstual dan membumi dengan semangat membangun simbiosis Islam dan kebangsaan.

Hal ini penting, menurut dia, mengingat belakangan kampaye Islam anti madzhab dengan jargon kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits cukup menggema. Kampanye ini biasanya ingin mengubah NKRI menjadi Negara yang berdasarkan Islam atau khilafah.

Baca juga: Ulama Papua: Hanya Islam Aswaja Bisa Selesaikan Persoalan Bangsa

“Budaya menjadi infrastruktur agama, sejauh tidak bertentangan dengan syariat termasuk bentuk negara apapun asal syariat Islam dapat dijalankan oleh masyarakat, sah dan mengikat baik berbentuk republik maupun mamlakah maupun emirat,” tegasnya.

“Sehingga, NKRI berdasarkan Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri partai, seluruh warga Negara termasuk santri wajib patuh menjaga dan mempertahankan konsensus kebangsaan,” pungkasnya. (rus/onk)